Cengkeraman Kekuasaan dalam Pendidikan Nasional: Antara Kepentingan Politik dan Kualitas Pembelajaran

Cengkeraman Kekuasaan dalam Pendidikan Nasional : Antara Kepentingan Politik dan Kualitas Pembelajaran

SUNNY SYAPUTRA NASUTION, S.Pd.

   Pendidikan di Indonesia menggambarkan beberapa sudut pandang terutama dalam hal diikat oleh pemegang kekuasaan pemerintah. Pendidikan nantinya diarahkan ketika penguasa membutuhkan kekuatan politik ke arah itu. Kekuatan politik pendidikan dimaksudkan untuk melayani kepentingan berbagai pihak yang berkuasa, jika ditelaah lebih jauh. Inisiatif seperti ini sangat memengaruhi dunia sekolah, di mana aturan-aturan penting dipusatkan bukan pada mengacu pada keterampilan yang luar biasa, melainkan pada arahan dari bos. Hal ini membuat pertemuan yang tidak dapat dipercaya menjadi tidak menentu sehingga dapat menghilangkan kebebasan dan otoritas profesional. Karena itu, pendidikan pada akhirnya menghasilkan individu-individu penurut yang tidak berani mengambil keputusan dan terkesan bermain pura-pura. Saat ini, kekuatan politik praktis mendominasi pendidikan nasional. Hal ini membuktikan bahwa partai politik telah memasukkan pendidikan dalam perebutan kekuasaannya.

  Tujuan pendidikan bukan lagi untuk menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya; melainkan untuk memperkuat kekuatan partai politik pragmatis tertentu sebagai kepentingan kelompok mereka sendiri. Yang lebih memprihatinkan ialah ketika kemandirian daerah dilaksanakan yang dibarengi dengan kemandirian instruktif, banyak kepala daerah yang lebih mengutamakan subjektivitas daripada objektivitas dalam menempatkan orang-orang yang cakap dalam bidang persekolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kepemimpinan daerah berdampak pada pendidikan daerah. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah nantinya berdampak signifikan terhadap berbagai tatanan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan kurang menitikberatkan pada pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah daripada mendorong proses otonomi yang baik di pemerintah daerah agar dapat mengelola serta menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

    Oleh karena itu, perlu diatur perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal ini, dan setiap daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan lokal tidak sepenuhnya diselesaikan oleh sesuatu seperti tiga hal, yaitu (1) adanya kemauan politik serta tanggung jawab politik dari pemerintah pusat untuk melibatkan kabupaten; (2) Pemerintah bersedia membantu keuangan daerah; (3) Untuk membangun daerah, elit lokal mengubah perilakunya. Selain itu, setiap pergantian menteri, kurikulum hampir selalu berubah juga. Latar belakang pendidikan menteri juga menjadi landasan orientasi kurikulum yang diterapkan. Penyesuaian program pendidikan tidak menjadi masalah, karena diyakini topiknya nantinya lebih baik serta lebih mudah menerima kesulitan di seluruh dunia. Namun, persoalan muncul ketika konten humanisme tidak dimasukkan secara memadai ke dalam kurikulum. Perubahan rencana pendidikan ini juga sebenarnya menambah bobot tersendiri bagi orang tua dalam hal pendanaan sekolah. Karena jika dilaksanakan pergantian kurikulum, mungkin akan mengganti buku, yang akan menyebabkan lebih banyak uang dihabiskan untuk membeli buku anak-anak.

    Kesenjangan ekonomi ternyata akan mempengaruhi perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dihasilkan dari sebuah daerah. Anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan minimal hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan berada pada pola kehidupan desa dan berfokus pada mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan anakanak dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik akan memilih menetap di kota untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Transformasi tersebut ternyata membuat wilayah pedesaan sulit mengalami kemajuan dan berada pada posisi desa yang tidak mampu mengelola potensinya.

   Di negara-negara maju atau daerah perkotaan, cenderung terdapat korelasi yang menonjol antara status sosial ekonomi keluarga dan efektivitas pendidikan. Pengamatan lain yang dilakukan oleh Ace Suryadi (1989) dalam studinya mengenai sekolah dasar menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian pendidikan (kualitas pendidikan) di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi di daerah harus memprioritaskan optimalisasi sumber daya pendidikan yang ada daripada hanya berfokus pada peningkatan kualitas melalui penyediaan siswa dan infrastruktur sekolah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya manajemen pendidikan yang strategis dalam memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk mencapai efisiensi internal yang maksimal. Program pendidikan yang dijalankan dengan baik dapat memastikan penyediaan sumber daya pendidikan, sehingga mencegah hambatan dalam mencapai tujuan (efektivitas).

  Saat ini pendidikan telah memasuki era 4.0, di mana teknologi semakin mendukung perkembangan pendidikan. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara online, yang menghubungkan guru dan siswa melalui internet. Saat ini pendidikan juga akan bertransisi ke era 5.0, di mana robot dengan pengetahuan yang luas dapat menggantikan peran guru. Meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia di era 5.0. Pendidikan yang berkualitas secara signifikan meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup individu, mempersiapkan mereka untuk berkontribusi pada kemajuan global. Meningkatkan standar pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut diakibatkan karena masih banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah di Indonesia sangat penting seiring dalam transisi menuju era 5.0. Saat ini, terdapat kesenjangan yang jelas dalam pendidikan antara pedesaan dan perkotaan. Kurangnya jumlah sekolah yang dapat diakses dan infrastruktur yang tidak memadai memperburuk risiko meningkatnya angka buta huruf.

   Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan tetap menjadi subjek studi yang menarik. Pendidikan nasional secara konsisten menghadapi berbagai tantangan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu wilayah melalui kemajuan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup. Untuk dapat memanfaatkan manfaat pendidikan secara maksimal, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

  Pemerintah Indonesia juga harus secara aktif berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sebagai aset utama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan memastikan daya saing global. Sumber daya manusia yang unggul juga diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendorong perekonomian. Di era globalisasi, inovasi dan kreativitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dinamika ekonomi dan sosial saat ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi menawarkan peluang dan dampak yang signifikan bagi peningkatan sumber daya manusia.